Pengakuan mengejutkan datang dari politikus perempuan PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka. Dia mengaku, pernah dimintai Rp20 miliar untuk mengurus kasus pilgub Jawa Barat yang disengketakan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Rieke, saat pilgub Jawa Barat 2013 menduduki urutan kedua di bawah pasangan Aher-Dedi Mizwar, ikut buka-bukaan soal kinerja Mahkamah Konstitusi (MK).
Kekalahan di pilgub Jawa Barat, dibawa ke MK. Walau akhirnya kalah, namun Rieke mengaku sebelum diputuskan dia dimintai Rp20 miliar.
Rieke mengaku saat mengurus sengketa pilgub Jabar yang menggugat kemenangan pasangan Ahmad Heryawan dan Dedi Mizwar, ia pernah mendapat perlakuan kurang baik dari pihak MK.
“Saya sedang belajar lupakan apa yang terjadi di MK. Bagi orang yang tak berduit seperti saya, ongkos psikologisnya besar,” ujar Rieke di Jakarta, Rabu (9/10/2013).
“Tidak langsung ke saya, katanya sekitar Rp20 miliar. Waktu disampaikan ke saya permintaan tersebut, saya bilang kalau 20 ember saya punya,” ungkapnya.
Rieke mengungkapkan, permintaan itu ditolaknya mentah-mentah. Sebab, hal-hal semacam itu sudah pasti sangat dilarang oleh PDI Perjuangan khususnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
“Saya tahu Ibu Mega, pasti tidak mau gunakan cara-cara seperti itu. Pesan beliau, kalau harus bayar-bayar segala, mending tidak usah menang. Saya sependapat dengan Ibu Mega, saya tidak ingin menang dengan cara yang tidak benar. Kemenangan yang transaksional akan lahirkan pemerintahan yang transaksional,” jelas anggota Komisi IX DPR ini.
Meski begitu, Rieke enggan menyebutkan siapa pihak MK yang sempat meminta uang pelicin untuk mengurus sengketa di MK tersebut.
“Khusus pada kasus pilgub Jabar, persoalan yang dihadapi bukan sekadar indikasi transaksional di MK. Ada sebuah konspirasi besar yang tidak mungkin saya ungkap saat ini. Yang jelas, semoga saya tidak akan pernah lagi berurusan dengan MK dalam kaitan sengketa Pilkada,” tandasnya.
0 comments:
Post a Comment