Pandangan Umum FKS Terhadap RAPBD 2015

UNGARAN - Fraksi PKS mengkritik Bupati Semarang Mundjirin saat menyampaikan pandangannya dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Semarang yang mengagendakan pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2015, Rabu (10/12/2014) siang. 

Juru bicara Fraksi PKS Aisyah Nurul Hidayati yang membacakan pandangan fraksinya menyindir Mundjirin karena angka kematian bayi dan ibu yang terus meningkat. 

“Pada RAPBD tahun anggaran 2015 disebutkan ada peningkatan angka kematian bayi dan ibu. Hal itu perlu dicermati melihat latar belakang saudara bupati sendiri adalah dokter spesialis kandungan,” katanya.

Setelah mengucapkannya, anggota dewan termuda itu berhenti sejenak karena tepuk tangan anggota dewan yang hadir membahana di seisi ruangan. 

Penilaian angka kematian bayi dan ibu yang meningkat, menurut Ketua FPKS M Jauhari, mengacu pengantar nota keuangan RAPBD 2015 yang disampaikan Bupati Mundjirin sebelumnya. Laporan itu menunjukkan bahwa angka kematian bayi masih mengalami fluktuasi. 

Tahun 2010 sebanyak 10 per 1.000 kehamilan dan pada 2013 menjadi 11 per 1.000 kehamilan. Sementara itu, angka kematian ibu sebanyak 101 per 100.000 kehamilan pada 2010 dan menjadi 120 per 100.000 kehamilan. 

“Dengan latar belakang bupati yang seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan semestinya bupati bisa lebih konsen untuk mengurusi persoalan itu. Dimana-mana, angka kematian bayi dan ibu itu berusaha ditekan,” ujar Jauhari. 

Salah satu faktor yang memengaruhi masih tingginya angka kematian bayi dan ibu, menurut dia,  karena belum semua lapisan masyarakat bisa menikmati pelayanan kesehatan gratis. 

“Misi bupati di bidang kesehatan memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada seluruh warga Kabupaten Semarang namun itu belum terealisasi,” ujar dia. 

Faktor lainnya, banyak bidan desa yang enggan turun ke lapangan untuk melakukan pelayanan dan sosialisasi kesehatan, khususnya diwilayah pinggiran. 

"Meskipun sudah difasilitasi oleh Pemerintah, kenyataannya belum banyak yang turun ke desa," pungkasnya. 

Selain masalah kesehatan, hal lain yang menjadi sorotan FPKS adalah kurangnya sinergi yang dijalin Bupati Mundjirin dengan pimpinan DPRD. Hal itu berakibat pada keterlambatan penyerahan RAPBD 2015 dari satu bulan sebelum 31 Desember, molor hingga 8 Desember lalu.

"Menjelang pemilihan Bupati 2015 tidak semestinya memengaruhi komunikasi politik di antara dua pihak. Bupati sudah disumpah untuk mendahulukan kepentingan publik atau yang lebih besar ketimbang kepentingan pribadi,” imbuhnya.

kompas.com

Posted in: Berita