Indonesia Corruption Watch (ICW), menilai fokus pemberantasan korupsi era Presiden Joko Widodo, masih tambal sulam dan tidak fokus. Lebih baik pada era Presiden SBY.
Koordinator ICW Ade Irawan mengatakan, Presiden ke-6 SBY masih ada fokus terhadap pemberantasan korupsi, daripada era Presiden Jokowi saat ini.
"Kami tidak melihat grand desaign pemberantasan korupsi dari pemerintahan Jokowi ke depan. Pemberantasan korupsinya masih tambal sulam dan tidak fokus," ujar Ade, saat diskusi yang bertajuk "50 Hari Pemerintahan Jokowi" di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Senin (8/12/2014).
ICW tidak menampik, banyak kekecewaan publik dan aktivis serta LSM yang fokus pada pemberantasan korupsi, terhadap Jokowi. Terutama dalam masalah penyelesaian hukum dan pemberantasan korupsi.
Itu terlihat dari sikap publik yang merasa ekspektasinya tidak dipenuhi oleh Jokowi.
Jokowi, lanjut Ade, melakukan blunder dalam 50 hari pertamanya. Yaitu dalam menempatkan beberapa menteri yang diragukan kapasitasnya dalam posisi yang strategis. Sebut saja pemilihan Menkumham (dari PDIP) dan Jaksa Agung (dari NasDem).
"Orang partai banyak konflik kepentingan, termasuk mempunyai hambatan dalam pemberantasan korupsi. Menurut saya ini cukup mengecewakan," katanya.
Seperti diketahui Menkumham yakni Yasonna Laoly berasal dari partai pengusung utamanya yakni PDIP.
Jaksa Agung, HM Prasetyo, berasal dari Partai NasDem yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Walau sebelum dilantik, dia menyatakan keluar dari partai besutan Surya Paloh tersebut. [gus/inilah]
0 comments:
Post a Comment