19:33
Sindiran dikeluarkan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, terhadap sikap Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.
Rencana pejabat yang akrab disapa Ahok memilih sendiri Wakil Gubernur DKI pengganti dirinya dinilai menghilangkan peran partai politik dalam proses pemilihan.
"Wakil gubernur merupakan jabatan politik yang proses pengisiannya harus melalui persetujuan partai politik. Berbeda dengan jabatan-jabatan lain di lingkungan Pemprov DKI, yang merupakan jabatan karier yang proses pengisiannya bisa melalui penunjukan langsung,” ujar Johnny Simanjuntak, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, dalam acara Media Gathering di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, kemarin (3/11).
Johnny juga mengatakan, gubernur dan wakil gubernur adalah jabatan politik, Ahok bisa terpilih karena peran partai politik.
"Oleh karena itu, Pak Ahok harus lebih arif dalam menyikapi hal itu. Dengarkan masukan dari partai politik dan jangan melupakan akar,” paparnya juga.
Dikatakan Jhonny juga, pemimpin yang mau mendengarkan masukan dari berbagai pihak merupakan cerminan pemimpin rendah hati. Masukan tersebut, kata dia, bisa dari mana saja, termasuk dari partai politik.
”PDIP mendukung sepenuhnya Ahok menjadi Gubernur DKI. Tetapi, tentunya kami juga tidak akan segan-segan untuk bersikap kritis,” cetus Jhonny juga.
Ditemui di tempat yang sama, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Mursadi menegaskan akan mengakhiri kisruh mengenai pelantikan Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI.
Sebab, kalau sampai akhirnya kisruh dalam tubuh DPRD DKI tidak diakhiri maka Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akan mengambil alih pelantikan tersebut.
"Saya akan malu sekali, bila sampai Ahok dilantik oleh Presiden melalui Mendagri," katanya.
Pelantikan yang diambil alih oleh Mendagri tersebut akan menunjukkan DPRD DKI tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat sekaligus lembaga legislatif yang merupakan mitra Pemprov DKI Jakarta.
Tidak hanya itu, DPRD DKI akan melukai perasaan warga Jakarta yang telah memilih Basuki saat Pemilukada DKI 2012 sebagai Wakil Gubernur DKI mendampingi Joko Widodo sebagai Gubernur DKI.
"Kalau sampai dilantik oleh Mendagri, apa fungsi dan peranan kita di sini. Malu lah! Kita juga harus menjaga perasaan warga Jakarta yang memilih Ahok sebagai Wakil Gubernur DKI mendampingi Pak Jokowi menjadi Gubernur saat itu," ujar politisi yang akrab disapa Pras tersebut.
Demi menjaga citra dan kinerja DPRD DKI dimata warga Jakarta, politisi dari PDIP ini akan terus menjalankan komunikasi dan pendekatan dengan fraksi-fraksi lainnya. Untuk mendukung dilaksanakannnya rapat paripurna pengumuman pelantikan Basuki menjadi Gubernur DKI Jakarta.
"Saya sedang melakukan komunikasi dan pendekatan kepada teman-teman fraksi lainnya. Fraksi PDIP juga sudah menjalin komunikasi dengan Ahok. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan lancar," tuturnya.
Namun, bila tetap ada fraksi-fraksi lain
yang menolak pelaksanaan rapat paripurna pengumuman Ahok menjadi Gubernur DKI maka dia akan mengambil keputusan tegas.
Yaitu, tetap akan menjalankan perintah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah dituangkan dalam surat rekomendasi.
"Kalau ada fraksi yang masih menolaknya, maka saya tetap akan menjalankan perintah dari Kemendagri. Tetap menggelar rapat paripurna. Dalam waktu satu dua hari ini saya akan menggelar rapat pimpinan fraksi untuk menentukan rapat paripurna,” tegasnya juga.
Posted in: Berita Nasional
0 comments:
Post a Comment