Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla baru saja menerbitkan 3 "kartu sakti" yang digadang-gadang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, banyak pemerintah daerah yang masih kebingungan dengan keberadaan tiga kartu tersebut. Karena itu, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo meminta agar pemerintah pusat memberikan pengarahan.
"Semua public policy dijelaskanlah kepada kami, kemudian diberikan pengarahan, agar kami bisa membantu program tersebut," ujar Soekarwo saat menghadiri rapat koordinasi nasional, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (4/11/2014).
Menurutnya, teknis 3 kartu yang diedarkan pemerintah pusat tidak jauh berbeda dengan yang saat ini pemerintah daerah laksanakan. Karena itu, perlu adanya upaya integrasi dalam penerapannya.
Selain itu, dirinya juga meminta tiga kartu tersebut sudah mulai diluncurkan di berbagai daerah mengingat sebentar lagi rencana kenaikan BBM akan terjadi. "Menurut saya disiapkan saja strukturnya dulu, baru BBM dinaikan," ungkap dia.
Sementara itu, Gubernur Maluku, S. Assagaff menegaskan perlu adanya transparasi anggaran, sehingga tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaannya.
"Harus ada transparasi anggaran tentunya. Agar apapun yang dinginkan Pak Presiden bisa kami bantu," jelas dia.
Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera merupakan program yang telah didengungkan Jokowi saat masih kampanye Pemilu Presiden 2014.
Tepat pada hari ke-15 bekerja usai dilantik sebagai presiden Indonesia, Jokowi meluncurkan program perdananya tersebut.
0 comments:
Post a Comment