Politik Citra dan Kampanye Virtual ~ Bekerja untuk Indonesia

Ribut Lupiyanto*

Pengamat Sosial Politik

Demokrasi di era informasi sangat kental dengan politik citra. Yasraf A. Piliang (2005) menyebutkan fenomena politik seperti ini sebagai ontologi citra (being images). Politik citra memiliki konotasi positif sekaligus negatif. Politik citra positif mengemas realita agar benilai politis, sedangkan politik citra negatif adalah merekayasa keadaan dengan menyembunyikan atau bersifat seakan-akan. Media pendongkrak citra cukup variatif mulai dari media elektronik, media cetak, hingga media virtual.

Peraturan KPU No 01 Tahun 2013 Pasal 20 menegaskan bahwa kampanye pemilu salah satunya dapat berbentuk layanan pesan singkat dan jejaring sosial melalui Facebook, Twitter, email, website dan lainnya. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 juga membatasi pemasangan alat peraga kampanye. Jagad maya dengan demikian menjadi medan potensial bagi kampanye Pemilu 2014.

Peta Virtualitas

Virtualitas partai politik dapat ditelusuri dari dinamika virtual melalui website dan media sosial. Kualitas website dapat diamati melalui pemeringkatan yang dilakukan Alexa Internet-Inc (USA).

Peringkat pertama menurut Alexa Internet-Inc (USA) per tanggal 11 November 2013 diduduki Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Website PKS yang terbaik justru berada di pengurus bawah. Website tersebut dimiliki pengurus tingkat Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, DIY. Website PKS Piyungan (www.pkspiyungan.org) secara fenomenal menempati urutan 475 dan menjadi satu-satunya website parpol yang menembus 500 besar.

Peringkat selanjutnya secara berurutan diduduki Partai Demokrat (www.demokrat.or.id), PAN (www.pan.or.id), PKB (www.pkb.or.id), PPP (www.ppp.or.id), Partai Gerindra (www.partaigerindra.or.id), PDIP (www.pdiperjuangan.or.id), Partai Nasdem (www.partainasdem.org), PBB (www.bulan-bintang.org), Partai Hanura (www.hanura.com), dan Partai Golkar (www.partaigolkar.or.id). Website PKPI (www.pkpindonesia.or.id) tercatat dalam konstruksi atau perbaikan. Website Partai Demokrat menempati urutan 10.830, PAN 13.409, PKB 19.468, PPP 20.498, Partai Gerindra 21.491, PDIP 38.003, Partai Nasdem 42.420 , PBB 51.376, Partai Hanura 79.304, dan Partai Golkar 83.030.

Media virtual yang paling dinamis adalah Facebook dan Twitter. Kualitas Facebook dapat dilihat dari pertemanan, sedangkan Twitter melalui pengikut (followers). Aspek lain adalah tingkat updating status atau tanggapannya. Beberapa politisi yang aktif di Twitter dan memiliki follower banyak diantaranya Tifatul Sembiring, Budiman Sujatmiko, Aburizal Bakrie, Akbar Faisal, Lukman Hakim Saifuddin, dan lainnya.

Kritik atas follower tokoh adalah banyaknya pengikut akun hantu yang diduga dijaring melalui mesin perekrut follower otomatis. Penelitian Prapancha Research (2013) menunjukkan akun @SBYudhoyono 29% pengikutnya adalah akun pasif dan 35% diduga akun hantu. Akun @tifsembiring (Tifatul Sembiring) yang dikenal aktif ber-twitter, diduga memiliki 34% pengikut palsu dan 43% tidak aktif. Pengikut @hattarajasa (Hatta Rajasa) 35% diduga palsu dan 39% tidak aktif; pengikut @prabowo08 (Prabowo Subianto) 34% diduga palsu dan 40% tidak aktif, serta pengikut @aburizalbakrie (Abu Rizal Bakrie) 27% diduga palsu dan 42% tidak aktif.

Pasar Nitizenship

Warga di dunia maya (nitizenship) meledak keras beberapa tahun belakangan ini. Media sosial menjadi wahana terpadat dalam lalu lintas komunikasi virtual antar manusia. Kementerian Kominfo RI mencatat pada tahun 2012 pengguna internet mencapai 55 juta orang, Facebook 44,6 juta orang, dan Twitter 19,5 juta orang di Indonesia. Angka ini menjadi pangsa pasar politik yang potensial. Jika digarap serius maka kampanye virtual berpotensi memiliki daya elektoral lebih baik dibandingkan kampanye konvensional.

Kampanye virtual memiliki daya jual bagi parpol dan caleg karena beberapa keunggulannya. Pertama adalah ramah lingkungan. Kampanye ini sangat efektif meminimalisasi hadirnya sampah visual dan fisikal. Kedua, kampanye virtual lebih efektif. Kampanye ini secara singkat mampu menjangkau wilayah luas dan objek yang tidak terbatasi jarak dan luas. Ketiga, ongkosnya murah. Biaya hanya dibutuhkan untuk desain, membuat domain, akses internet, dan atau insentif admin. Keempat, kampanye virtual dapat menekan praktek politik uang, sebab komunikasi tidak dilakukan dengan bertatap muka langsung. Kelima, memiliki ruang dan waktu yang tidak terbatas dalam menyampaikan gagasan dan visi-misi politik.

Efek elektoral dari kampanye virtual akan ditentukan oleh dua faktor, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Faktor kuantitatif antara lain updating informasi, jaringan virtual, jumlah pengikut, aktifasi berkomunikasi, dan lainnya. Faktor kualitatif ditunjukkan oleh konten, desain tampilan, etika berkomunikasi, dan lainnya. Praktek kampanye virtual mesti memegang komitmen politik santun, bermoral, dan bertanggungjawab. Regulasi kepemiluan juga harus tetap ditegakkan. Pemenang perang virtual adalah mereka yang mampu mengoptimalikan dua faktor tersebut.

Virtualisasi akan memberikan efek positif bagi proses pendidikan politik masyarakat. Akhirnya kedaulatan tetap di tangan rakyat. Kita tunggu parpol, caleg, dan capres mana yang memiliki virtualitas baik di tahun politik ini.

*Kolom Opini HARIAN NASIONAL Edisi 12 November 2013 'Virtualitas Politik Menjawab Ledakan Nitizenship'