TRIBUNNEWS.COM
- Politisi
PKS Indra mengeritik kenaikan harga elpiji 12 kg yang dilakukan Pertamina. Ia
menilai publik disuguhi adegan lawakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan.
"Sangat
memalukan dan memuakkan dagelan yang dipertontonkan oleh SBY - Dahlan Iskan dalam kasus kekisruhan kebijakan
kenaikan gas elpiji 12 kg," kata Indra dalam keterangannya, Minggu
(5/1/2014).
Ketua
DPP PKS itu mengatakan kenaikan harga elpiji dari Rp 70.200 menjadi Rp 117.708
jelas menimbulkan dampak yang besar terhadap masyarakat. Kenaikan elpiji 12 kg
memberikn efek domino naiknya harga-harga barang dan memicu inflasi.
Ia
mengatakan setelah pemerintah melalui PT Pertamina dengan penuh kesadaran
menaikan gas elpiji 12 kg, yang pada akhirnya menimbulkan kekisruhan. Mulai dari
persoalan kenaikan yang begitu tinggi, persoalan kelangkaan pasokan, hingga
banyaknya pihak yang menolak kenaikan elpiji 12 kg.
"Tiba-tiba
Presiden SBY tanpa rasa berdosa menyatakan penolakannya atas kenaikan gas
elpiji 12 kg tersebut," ungkapnya
Padahal,
kata Indra, kenaikan gas elpiji 12 kg merupakan kebijakan pemerintah atau
setidaknya PT Pertamina melalui persetujuan pemerintah.
"Dagelan
yang nggak lucu ini juga disempurnakan oleh Menteri BUMNDahlan Iskan yang dengan entengnya mengaku salah
atas kekisruhan yang terjadi sebagai akibat karena kurangnya koordinasi,"
ungkapnya.
Padahal
sebelumnya, tutur Indra, Menteri Perekonomian mengungkapkan keputusan kenaikn
elpiji 12 kg telah disetujui dalam Rapat RUPS PT Pertamina. "RUPS itu kan
Menteri BUMN, jadi sebetulnya BUMN (Menteri) sudah tahu duluan bahwa itu
naik," katanya.
Indra
pun mengaku tidak mengerti apakah SBY sedang cuci tangan atas kebijakan
pemerintahannya yang tidak pro rakyat atau presiden sudah tidak dianggap lagi
oleh para pembantunya.
"Sehingga
pembantunya membuat kebijakan yang bertentangan dengan kemauan sang presiden,
ataukah ini bukti bahwa pemerintahan SBY tidak efektif lagi. Begitu
menyedihkannya pemerintahan kita ini," ujarnya.
Ia
pun saya mendesak pemerintah agar jangan hanya basa-basi dan melakukan evaluasi
sesegera mungkin. "Serta segera menghentikan smua dagelan
tersebut," imbuh anggota Komisi IX DPR itu.
0 comments:
Post a Comment